OKI|PencanangNews.com-Beberapa hari ini kalangan pejabat setingkat kepala dinas dan camat resah terkait isu yang beredar akan adanya mutasi besar-besaran dilingkungan Pemkab OKI, yang akan dilakukan bupati OKI. Isu mutasi ini menjadi trending topik dan menarik untuk ditelisik mengingat masa jabatan bupati hanya tinggal 10 hari lagi.
Dikalangan aktivis, NGO sampai dengan tokoh masyarakat maupun pemuda terjadi pro dan kontra menyikapi isu ini. Selain akhir masa jabatan yang tinggal 10 hari lagi isu reshuffle berhembus ditahun politik. Sehingga rentan menjadi opini liar dimasyarakat. Dugaan-dugaan akan terjadinya jual beli jabatan berkembang liar terkait isu ini.
Memang secara jabatan mutasi pegawai adalah hak bupati, namun jangan mengenyampingkan aturan dan mekanisme yang berlaku. Rotasi pegawai juga harus dilakukan melalui mekanisme kepegawaian dan pemetaan kebutuhan. Dalam penataannya juga tentu harus disesuaikan dengan latar belakang para pegawai dan tentunya mencermati sejumlah hal termasuk dengan capaian kinerja mereka, jika salah menempatkan pegawai akan sangat berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja para pegawai dan sudah tentu masyarakat yang dirugikan.
Jika reshuffle ini dilakukan pada akhir masa jabatan, apalagi secara besar-besaran ini tentu sangat riskan, dan tidak menutup kemungkinan rentan dengan kepentingan politik. Apalagi Shodiq secara politis merupakan ketua DPD PKB OKI yang notabene partai pengusung salah satu paslon capres, korelasinya jelas.
Kami mewawancara salah seorang tokoh pemuda kelahiran OKI (RL) terkait isu ini.
Isu rotasi besar-besaran ini menurut saya pribadi, akan membuat keresahan dan kegaduhan dikalangan ASN Pemkab OKI. Efek domino akibat isu ini sangat luas, salah satunya program yang sudah direncanakan dan sedang dilaksanakan progressnya akan terhambat, akibat berubahnya kepala dinas akan berubah pula pola kerja yang diterapkan, hal ini jelas butuh penyesuaian dan adaptasi dengan pola kerja yang baru,”ujarnya.
Dan juga kontradiktif dengan target penyelesaian program-program dari pemerintah pusat jika bupati akan merotasi jajaran dibawahnya dengan sisa jabatannya yang tinggal 10 hari lagi. Kan aneh,”dengan sisa jabatan yang cuma hitungan hari bukannya fokus menyelesaikan program yang sudah berjalan malah mau merotasi jajarannya.
Apalagi ini tahun politik, isu rotasi akan menjadi konsumsi publik dan ingin dikilik. Beliau merupakan ketua DPD PKB OKI dan saat ini ketua umum PKB menjadi cawapres, dugaan-dugaan kemungkinan rotasi ini dijadikan sarana untuk kepentingan politik 2024, secara tidak langsung terkoneksi sendiri dengan fakta saat ini, dan bila ini terjadi maka jajaran dibawahnya akan terkotak-kotak akibat politik praktis,” jelasnya.
Harapan saya semoga isu ini sengaja dihembuskan hanya untuk memacu kinerja dinas-dinas yang ada, agar program-program yang sekarang berjalan sesuai dengan rencana serta target capaian benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,”ungkapnya. (PR)
