Maka apa yang terjadi, terjadilah.
Mungkin ungkapan ini relevan dengan kondisi pasca gerakan aksi beruntun para aktivis yang tergabung dalam Aliansi Aktivis, LSM dan Ormas Peduli Pendidikan Sumatera Selatan beberapa waktu yang lalu.
Sebuah ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang terkesan “lamban” dalam merespon kekisruhan yang terjadi pada SPMB SMA/SMK Negeri 2025 di Kota Palembang, sehingga terjadilah saling lempar tanggung-jawab dan permainan Pingpong antara Gubernur, Kadisdik,Kepala Sekolah, hingga pihak Aplikator.
Sungguh bikin hati gemes, padahal masalah ini sangatlah sederhana jika saja pihak pemerintah provinsi cq. Dinas Pendidikan bersikap kooperatif dan fleksibel dalam menerima aspirasi Masyarakat yang disuarakan oleh para aktivis.
Berbagai opsi untuk menyelesaikan permasalahan kisruh SPMB 2025 telah ditawarkan oleh para pengunjukrasa, dari opsi penambahan jumlah kursi di setiap rombel (kelas) yang semula telah dikunci maksimal 36 kursi, menjadi 40 kursi (dengan perhitungan 40 kursi di setiap rombel masih dirasa sangat rasional karena konsekwensinya hanya menambah satu baris bangku di setiap kelas), dan opsi yang lain Adalah menambah jumlah rombel dalam satu sekolah yang belum mencapai pola maksimal 12 rombel.
Namun apa lacur kesan yang ditunjukkan oleh Gubernur Adalah sikap masabodoh, tak acuh, bahkan terkesan menghindar. Aspirasi yang disampaikan melalui dialog langsung dgn Sekda provinsi serta didampingi oleh jajaran pejabat Dinas Pendidikan, Biro Hukum, Inspektorat, bahkan pertemuan hingga dua kali, ternyata belum mampu menggugah kepedulian Gubernur Bapak H. Herman Deru untuk mengambil Langkah kebijakan mencabut SK Gubernur No 186, untuk membuktikan bahwa beliau sangat concern untuk membangun system Pendidikan yang layak, berkualitas dan berkeadilan.
Wajar jika para aktivis tersulut emosinya, dan tidak bosan untuk merangsek kantor Gubernur beberapa kali bahkan sampai memberikan ancaman untuk berkemah dihalaman kantor Gubernur.
Dalam konteks penyampaian aspirasi secara ekspresif, maka muncullah sosok Muhammad Ali atau lebih populer dipanggil Ali Pudi.
Jika misi dari sebagian aktivis menyuarakan rintihan masyarakat yang anaknya tidak diluluskan dalam seleksi SPMB 2025, maka Ali Pudi sebagai alumni aktivis 98, justru merasakan ketidakadilan terhadap anaknya sendiri.
SPMB 2025 dengan segala kompleksitas dan keruwetan prosesnya, seakan mengecoh persepsi masyarakat termasuk Ali Pudi, bahwa kategori jalur domisili Adalah jebakan betmen yang mengakibatkan anaknya tidak lulus SPMB.
Ali yang terkenal gigih dan ulet, tidak mau menyerah dengan situasi kegagalan anaknya, namun sebaliknya dia berupaya mencari dan menggali berbagai informasi baik didaerah maupun di pusat untuk “melawan”ketidak adilan serta diskriminasi Pendidikan di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang.
Kita tidak tahu informasi apa saja yang didapat oleh Ali Pudi, namun dari langkah-langkah yang dilakukannya maka dapat difahami bahwa Ali “berontak” terhadap ketidak adilan yang dirasakannya.
Dan muncullah ekspresi gaya Ali Pudi, dengan memunculkan visualisasi perlawanannya dengan simbol2 yang mungkin dianggap oleh Sebagian kalangan adalah ungkapan yang sarat dengan sarkasme, penuh sindiran dan bahkan dianggap melecehkan, seperti visual Ali menantang Gubernur bertinju, menantang pacuan kuda, hingga beberapa narasi yang cukup tajam yang ditujukan kepada gubernur Sumatera Selatan.
Lantas inilah yang memicu reaksi dari beberapa rekan aktivis lain yang mengnggap bahwa Ali sudah melanggar rambu-rambu etika dan kesantunan, dianggap kritiknya sudah tidak proporsional, bahkan sudah mendiskreditkan.
Saya tidak dalam konteks berapologi kepihak manapun, namun mencoba menganalisa serta mencerna simbol2 perlawanan Ali Pudi.
Dalam bahasa visualisasi, justru saya tidak/belum melihat pelanggaran etika berat sehingga ada anggapan bahwa Ali sudah melanggar hukum. Dan harus diseret keranah hukum.
Kita perhatikan dengan seksama, pada visualisasi Ali menantang bertinju, saya tidak menemukan unsur pelecehan terhadap gubernur, karena performa Ali sama dengan performa gubernur, sama2 telanjang dada, sama2 mengenakan sarung tinju (walaupun gambarnya hasil cropyng), kecuali jika Ali berpakaian lengkap sementara Gubernur bertelanjang dada. Bahkan menurut hemat saya sindiran Ali termasuk relatif sopan jika dibandingkan dengan meme terhadap pak Jokowi (saat masih menjabat presiden) RI yang dikasih hidung pinokio.
(Kalaupun visualisasi Ali dianggap bentuk pelecehan, maka sesungguhnya Ali pun telah melecehkan dirinya sendiri karena diapun tampil dengan bertelanjang dada).
Lantas apakah permasalahan dunia pendidikan sudah ditarik ke ranah politik ? Wallahualam, kita masing2 bisa dan sah-sah saja menafsirkan sesuai persepsi kita masing2.
Namun satu hal, bahwa saya sempat mencoba berkomunikasi dengan kawan2 yang akan melaporkan Ali ke pihak aparat kepolisian, dan selanjutnya mendorong melakukan aksi agar Ali di proses hukum.
Saya menyampaikan bahwa jika memang ada cara yang lebih kompromistis sebaiknya kita menghindari cara konfrontatif, dengan alasan yang sangat sederhana jangan sampai soliditas para aktivis terbelah apalagi terpecah akibat kisruh SPMB.
Namun mungkin masih ada perbedaan persepsi dalam melihat permasalahan SPMB ini, sehingga laporan ke pihak POLDA tetap dilakukan, dan dilanjutkan dengan Aksi damai untuk memberikan stressing agar pihak POLDA segera memproses laporan tersebut.
Prediksi saya insha Allah tidak meleset, ternyata saat Ali Pudi diserang, muncul semangat solidaritas dan pembelaan. Ternyata Ali tidak sendirian, gerakan solidaritas dan empati berdatangan. Dan kini sebuah fase menanti dihadapan kita, yakni fase ujian terhadap dilema antara menjaga harmonisasi disatu sisi, dan disisi yang lain adalah semangat militansi. Bagaimana akhir drama SPMB 2025 kali ini ? Cukup menarik untuk dtonton.
Dan sebagai penutup, saya hanya ingin bertanya melalui mata batin kepada Gubernur Sumatera Selatan, apakah memang kondisi seperti ini yang diinginkan sementara kita selalu mengumandangkan bahwa Sumatera Sekatan ZERO KONFLIK ?
Salam takzim
Suparman Romans
Ketua DPW PEKAT Indonesia Bersatu
Provinsi Sumatera Selatan. (*)
