Gerakan Advocad Sumsel Untuk Keadilan Minta Presiden Bentuk TPF Independent, Terkait Tewasnya 6 Laskar FPI

PALEMBANG|PencanangNews.co.id- Terkait tewasnya 6 laskar FPI di Jalan tol Cikampek KM 50 diduga oleh pihak kepolisian, Gerakan Advokat Sumsel Untuk Keadilan, menilai pihak kepolisian telah melakukan tindakan pembunuhan di luar hukum (Extra Judicial Killing) yang patut diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Hal tersebut dinyatakan dalam jumpa pers kepada wartawan, Jumat malam (11/12/2020) di Cafe Roca, Palembang.

Pernyataan bersama Gerakan Advokat Sumsel untuk Keadilan tersebut dihadiri oleh beberapa advokat ternama seperti Adv Idasril Firdaus Tanjung, SE SH MM, Adv Febuar Rahman, SH, Adv Jafro Sani, SH, Adv Saharudin, SH, Adv Iwan Sentosa, SH, Adv. Sudirman Hamidi, SH MH, Adv Usmalyadi, KH Umar Said, Ki Tapa Sabda Langit, Adv Akhmad Yudianto, SH MH, Adv H Riskon Vani, SH MH, Adv Iskandar Sabeni, SE SH, Adv Yani Bahtera, SH, Adv Dody Ys, SH MH, Adv Himawan, SH, Muhammad Aminudin Haz SH MH CPL, Adv Andri Meilansyah, SH, CHRM, Adv Imam Setyadi, dan Mauli Pancarika, SH.

Pernyataan bersama tersebut berisi memprotes tindakan kepolisian atas pembunuhan 6 pengawal Habib Rizieq Shihab dan ini diduga telah terjadi pelanggaran HAM berat.

” Meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ( Komnas HAM ) untuk menyelidiki dugaan adanya pelanggaran HAM berat dan harus diadili oleh Pengadilan HAM, bukan pengadilan biasa. Kinerja Hakim Pengadilan saat memimpin acara persidangan langsung diawasi Komisi Yudicial, “Tegas Febuar Rahman, SH mewakili rekan-rekan advokat.

Gerakan Advokat Sumsel Untuk Keadian juga mendesak Presiden Republik Indonesia, Jokowi untuk segera membentuk Tim Pencari Fakta (TFP) Independent.

” Mendesak Presiden RI untuk menonaktifkan pejabat-pejabat yang terlibat serta menghalang-halangi untuk mempermudah penyelidikan, mulai dari Kapolri, Kabag Intelkam, Kapolda, Kapolresta, Direktur Intel, Kasat Intel dan regu eksekusi,” Lanjut Febuar.

Ditambahkannya, ” Presiden harus segera mengambil tindakan terhadap Kapolri dan Kapolda sebagaimana yang dilakukan terhadap Kapolda Jabar dan Metro Jaya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pendukung HRS, ” Tegasnya. *(ril)