PALEMBANG|PencanangNews.Co.id- Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK) Kota Palembang mendatangi Kantor Walikota Palembang untuk menyampaikan aspirasi, Kamis (8/7/2021) sekira pukul 10.00 WIB.
Dalam orasinya Koordinator Lapangan Reza Marliansyah bersama Koordinator Aksi Rommy Andesva menyampaikan 5 pernyataan, Walikota Palembang harus bertanggung jawab dalam realisasi penggunaan dana hibah dan bansos tahun anggaran 2017.
Dana hibah dan bansos tahun 2017 diduga tidak direalisasikan, Walikota Palembang harus bertanggung jawab dalam pengelolaan dana covid 19 yang tak tahu kemana arahnya, usut tuntas indikasi korupsi dugaan anggaran penanganan covid 19 sebesar 480 milyar di Kota Palembang. Lalu, Walikota Palembang gagal dalam penanganan covid 19.
Kondisi demo berjalan lancar dengan diamankan petugas Polsek Ilir Barat (IB) I Palembang dan Sat Pol PP yang berjaga di depan pintu masuk utama kantor Walikota Palembang.
Pendemo diterima perwakilan dari Asisten III Herli Kurniawan. “Bapak Walikota dan Sekda tidak bisa menemui langsung namun ada acara penting lainnya, disini saya yang mewakili dan Aspirasi rekan rekan akan kami sampaikan ke bapak wali kota,” kata Herli dalam membuka bicara.
Lebih lanjut, Herli menuturkan Kegiatan penggunaan anggaran pemerintah ini tidak lepas dari kontrol pengawasan. “Ada 3 yakni pengawasan fungsional baik internal eksternal, Pengawasan dari Audit misal BPK, dan pengawasan dari masyarakat seperti yang adek adek kita lakukan,” jelas Herli.
Menurut Herli, 480 m itu rencana tetapi realitas nya tidak sampai situ karena kecukupan dana.
Ditemui usai aksi demo, Reza Marliansyah mengatakan ini merupakan aksi lanjutan 5 Juni kemaren, hari ini kita tindak lanjuti dana hibah dengan dana bansos tahun 2017 itu hasil kami investasi di lapangan tidak ditemukan dan masyarakat tidak menerima sama sekali pada tahun 2017.
“Pada tahun 2017 itu pemerintah kota Palembang telah mencarikan dana tersebut sebesar kurang lebih 11 milyar, dan itu tidak direalisasikan kepada masyarakat. Dan pada tahun itu Palembang masih pemilihan demokrasi politik,” kata Reza.
Lanjutnya, pada statement yang ada bahwa yang menanda tangani hal tersebut walikota Palembang. “Padahal pada tahun 2017 itu di pimpin oleh PJS pak Najib, nah ini ada apa sebenarnya?. Maka dari itu hari ini kita turun ke lapangan kantor walikota dan menuntut walikota Palembang untuk mundur sekarang juga,” pintanya.
Dan kami akan terus mendatangi kantor walikota Palembang sampai pak walikota turun menemui kami. “Harapan kedepan kota Palembang lebih bersih lagi dari penjahat penjahat korupsi, dan berharap kedepan rakyat Palembang bekerja dan aktifitas lebih baik lagi,” tutupnya.(Ndre)
