BANYUASIN | Pencanangnews.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Tani Merdeka Indonesia Sumatera Selatan mengambil langkah tegas dalam membela hak-hak petani di Desa Girirang dan Desa Timbul Jaya, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin.
Di bawah komando Ketua DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel, Medi Ahmazon, organisasi tersebut secara resmi turun mendampingi ratusan petani yang tengah berjuang mempertahankan lahan garapan mereka dari klaim PT Ciptamas Bumi Subur (CBS).
Dalam keterangannya, Medi Ahmazon menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat dugaan penindasan terhadap hak-hak konstitusional petani.
“Kami dari DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel hadir sebagai benteng terakhir bagi para petani. Tanah ini adalah nafas hidup mereka. Jangan sampai investasi yang masuk ke daerah justru mematikan penghidupan rakyat kecil yang sudah ada sejak turun-temurun,” ujar Medi Ahmazon, Minggu (10/5/2026).
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya menuntut solusi yang berkeadilan, bukan sekadar janji.
“Kami instruksikan seluruh jajaran Satgas dan Tim Advokasi untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Jika PT CBS tidak menunjukkan itikad baik untuk berdialog dan mengembalikan hak rakyat, kami akan membawa perjuangan ini ke tingkat yang lebih tinggi, baik melalui jalur hukum maupun aksi massa yang lebih besar,” tegasnya.
Dalam upaya pendampingan hukum, DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel bersinergi dengan Tim Advokasi LBH Tani Nusantara yang terdiri dari Dr (c) Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Nopri Yansah, S.Sy., M.H., Raja Martahi Nadeak, S.H., B.P. Beni Dikty Sinaga, S.H., Jefry Simanjuntak, S.H., M.H., Boni M. Sitorus, S.H., Sudarman Sahri, S.H., serta Asep Ipantri, S.H.
Pendampingan tersebut dipimpin oleh para praktisi hukum senior guna memperkuat perjuangan masyarakat dalam menghadapi konflik agraria yang terjadi di Muara Sugihan.
Keseriusan organisasi dalam menangani persoalan ini juga dibuktikan dengan hadirnya sejumlah pengurus wilayah di lokasi sengketa, di antaranya M. Topan selaku Ketua OKK DPW Tani Merdeka Sumsel, Asri Wasobri selaku Ketua Bidang Pertanian, serta Totok, Yancik, dan Ajarudin dari jajaran Satgas DPW Tani Merdeka Sumsel.
Bersama masyarakat, DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel menggarisbawahi tiga tuntutan utama, yakni pengembalian hak atas tanah ulayat dan lahan garapan petani, penghentian sementara aktivitas alat berat PT CBS di area sengketa, serta mendesak Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan audit dan evaluasi terhadap izin lokasi perusahaan.
Saat ini, ratusan petani masih bertahan di area konflik di bawah pengawasan DPW Tani Merdeka Indonesia Sumsel guna memastikan tidak ada aktivitas perusahaan yang merugikan warga selama proses sengketa berlangsung.
