Palembang | Pencanangnews.com — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Cinta Rakyat (DPP Gencar), Charma Afrianto, SE, menegaskan bahwa persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Palembang tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil peran aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman sekaligus memberikan ruang positif bagi generasi muda.
Pesan tersebut disampaikan Charma dalam kuliah umum bertajuk “Mewujudkan Penegakan Hukum yang Humanis” yang digelar DPP Gencar di Kota Palembang. Kegiatan ini menjadi momentum untuk membahas tantangan penegakan hukum sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan.
Dalam forum tersebut, Charma mengapresiasi pemaparan Kapolrestabes Palembang dan pihak Kejaksaan Negeri mengenai berbagai persoalan hukum dan ketertiban umum yang dihadapi masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah fenomena balapan liar dan tawuran anak muda yang disebut terjadi pada malam hari di Kota Palembang.
Charma menilai, persoalan tersebut membutuhkan penanganan menyeluruh. Penegakan hukum memang diperlukan, tetapi langkah pencegahan melalui kebijakan sosial, pembinaan generasi muda, dan penciptaan peluang ekonomi juga tidak kalah penting.
“Tadi Pak Kapolres menyampaikan fenomena di Kota Palembang terkait maraknya balapan liar hingga tawuran anak muda tiap malam. Kasihan juga kerja polisi sampai tidak tidur ngurusi balap liar,” ujar Charma.
Ia mengingatkan agar persoalan keamanan tidak sepenuhnya diserahkan kepada aparat kepolisian. Pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) perlu membangun sistem penanganan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Maksud saya, dengan acara ini, Forkopimda dan Pemerintah Kota jangan membebankan masalah keamanan ini hanya kepada polisi. Ciptakan ekosistem investasi, sosial, dan ekonomi yang baik sehingga anak-anak muda ini memiliki saluran yang positif,” tegasnya.
Menurut Charma, munculnya persoalan ketertiban yang melibatkan anak muda perlu dilihat secara lebih luas. Selain penindakan terhadap pelanggaran, diperlukan upaya untuk membuka akses terhadap kegiatan produktif, ruang kreativitas, pembinaan karakter, serta kesempatan berusaha.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu mencegah anak muda terlibat dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun masyarakat.
Penegakan Hukum Harus Tegas dan Berkeadilan
Di sisi lain, Charma menekankan bahwa konsep penegakan hukum humanis bukan berarti memberikan kelonggaran terhadap pelanggaran. Hukum tetap harus ditegakkan, tetapi pelaksanaannya wajib memperhatikan hak asasi manusia, martabat individu, dan rasa keadilan.
Menurutnya, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan atau jumlah orang yang dijatuhi hukuman. Hal yang lebih penting adalah apakah proses hukum mampu memberikan perlindungan kepada korban, menjamin kesetaraan di hadapan hukum, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
DPP Gencar juga mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi proses hukum secara objektif dan bertanggung jawab.
Charma mengusulkan penguatan edukasi hukum melalui pendirian klinik hukum di kampus-kampus. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi ruang konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan pemahaman mengenai hak serta kewajiban hukum mereka.
Media massa juga diharapkan mengambil bagian dalam meningkatkan literasi hukum melalui pemberitaan yang akurat dan konten edukasi yang tidak memprovokasi masyarakat.
Gencar Bangun Tradisi Diskusi Hukum
Ketua Pelaksana Kegiatan, Muhammad Haikal Alafafa, S.Sos., M.Sos., mengatakan kuliah umum tersebut merupakan tradisi baru di lingkungan Gencar untuk menghadirkan diskusi hukum yang lebih terstruktur, sistematis, dan mendalam.
Menurut Haikal, forum tersebut dirancang untuk menampung berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari perkara pidana hingga persoalan ketertiban umum.
“Kuliah umum ini didesain agar masyarakat bisa memahami persoalan hukum secara mendalam. Saat ini banyak keluhan masyarakat terkait persoalan pidana hingga ketertiban umum. Forum ini hadir untuk mengakomodir hal tersebut agar lembaga hukum ke depan bisa lebih humanis serta mengedepankan sisi kemanusiaan dan keadilan,” ujarnya.
Dalam materi yang disampaikan, DPP Gencar turut mendorong perubahan paradigma hukum dari pendekatan mekanis menuju pendekatan yang mengutamakan keadilan substantif, pemulihan dampak terhadap korban, dan kualitas pelayanan hukum.
Gencar juga menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, kampus, media, pemuda, dan organisasi masyarakat sipil.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memastikan penegakan hukum berjalan beriringan dengan pendidikan, pencegahan, pengawasan, dan pendampingan masyarakat.
Tujuh Indikator Hukum yang Berkeadilan
Sebagai tolok ukur, DPP Gencar merumuskan tujuh indikator keberhasilan sistem hukum, meliputi kejelasan prosedur, responsivitas pengaduan, peningkatan bantuan hukum bagi kelompok rentan, transparansi penindakan etik terhadap aparat, perlindungan korban, peningkatan kepercayaan publik, serta kualitas literasi hukum masyarakat.
Gencar juga menyoroti penerapan keadilan restoratif yang harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak boleh digunakan untuk menekan korban ataupun memperjualbelikan perdamaian.
Menutup kegiatan, Charma kembali menegaskan bahwa membangun keamanan dan keadilan merupakan tanggung jawab bersama.
Penegakan hukum yang humanis, menurutnya, harus mampu menggabungkan ketegasan terhadap pelanggaran dengan upaya menciptakan kondisi sosial yang lebih baik.
Melalui forum edukasi hukum yang akan dilaksanakan secara berkala, DPP Gencar berharap masyarakat semakin memahami persoalan hukum sekaligus mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen terhadap keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
(HA)
